Kisah Kecil Tentang Manfaat Dana Desa

Oleh : Yosnofrizal
TA-PMD Agam

Jika ada yang menanyakan apa manfaat dana desa bagi masyarakat, maka sekelumit kisah ini bisa jadi rujukan kecil bagaimana keberadaan dana itu dan sistim pengelolaannya mempengaruhi gerak ekonomi masyarakat di desa. Kisah ini adalah pengalaman penulis sendiri yang kini tinggal di wilayah pendampingan tepatnya di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Sebagai seorang pendamping yang ditugaskan di Kabupaten Agam, penulis tertarik dengan ide yang disampaikan Dosen Penulis di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Nama dosen itu, Prof. Dr. Helmi. Di kampus, dosen ini terkenal sebagai pakar perencanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Tidak hanya mengajar, dia terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Yang terbaru digagasnya, mendirikan Minangkabau Bussines School And Enterpreneur Community (MBS—EC).

Idenya,  sebagai Pendamping Masyarakat, seorang pendamping tidak hanya bekerja bersama masyarakat dalam menggerakkan berbagai bidang pemberdayaan, tapi terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan itu bisa berbentuk memiliki usaha berbasiskan potensi yang dipunyai wilayah dampingan. Kalau daerah potensial peternakan, maka kegiatan ekonomi itu bisa usaha peternakan. Demikian pun usaha-usaha lainnya. yang terpenting, katanya, dari titik usaha itu penmberdayaan dilakukan.

Ide itu yang membuat adanya keinginan untuk berinvestasi di wilayah pendampingan. Dan Nagari Maninjau yang terletak dipinggiran Danau Maninjau selama ini terkenal sebagai sentra perikanan di Sumatera Barat, khususnya ikan keramba apung yang memanfaatkan  areal Danau Maninjau. Jika didalami, sesungguhnya potensi pembudidayaan ikan bukan hanya memanfaatkan areal danau. Pengembangan ikan darat juga tak kalah potensialnya.

Memanfaatkan areal persawahan atau lahan-lahan kosong dijadikan kolam ikan bisa diusahakan mengingat dikawasan itu mempunyai sumber air yang cukup. Apalagi disadari pemanfaatan areal Danau untuk pengembangan sudah saatnya dihentikan bahkan kalau bisa dikurangi karena pemanfaatan areal sudah melebihi daya tampung sehingga  memberikan dampak yang mengganggu keberlanjutan ekosistim danau Maninjau.

Mencoba memanfaatkan lahan kosong dan sumber air yang melimpah untuk berkolam ikan inilah yang ingin dilakukan sebagai usaha ekonomi untuk pemberdayaan. Dan itupun didukung tersedia beberapa kolam ikan. Tinggal lagi mengintensifkan budidaya ikan sesuai kultur teknis budidaya ikan yang baik.

Tapi, disinilah terlihat kalau adanya dana di desa, baik yang berasal dari APBN maupun yang bersumber dari APBD Kabupaten dalam bentuk alokasi dana desa atau nagari, ternyata mamberi kehidupan bagi masyarakat desa. Adanya kucuran dana melalui bermacam kegiatan Nagari telah memicu gerak ekonomi masyarakat. Paling tidak telah menyedot pekerja yang ada.  

Setidaknya ini yang dirasakan di Nagari Maninjau. Kini sangat terasa sulit mencari pekerja di Nagari Maninjau. Banyak dari mereka yang tersedot bekerja pada kegiatan yang dikelola Nagari, baik sebagai tukang atau pekerja sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk.Teknis Swakelola yang dibuat Pemerintah Kabupaten Agam. Tak sedikit pula anak Nagari Maninjau yang bertindak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena dalam.Juknis itu memang diatur anggota TPK, Pengawas dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan harus melibatkan masyarakat.

Ini pula yang  membuat penulis kesulitan mencari pekerja untuk menyiapkan kolam agar bisa menjadi kolam yang tempat pembudidayaan yang sesuai kultur teknis berkolam ikan. Padahal untuk mendapatkan pekerja itu, penulis sudah menunggu berhari—hari. "Mereka kini bekerja pada kegiatan nagari ", ucap salah seorang warga Maninjau yang diminta bantuan mencari pekerja itu.

Membuat uang sebanyak-banyaknya beredar ditengah masyarakat desa memang menjadi syarat utama timbulnya gairah ekonomi  dan pada akhirnya dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa. Dan semangat itu pula yang sesungguhnya diamanatkan Undang-Unda Desa dengan berbagai produk hukum turunannya. Dengan adanya kewenangan dan pengelolaan kegiatan pembangunan   diberikan pada desa sebagai satu kesatuan masyarakat berpemerintahan.

Kini tinggal bagaimana seluruh pihak bekerja bersama memperkuat Pemerintahan Desa dan Masyarakatnya agar betul-betul berdaya mengelola kewenangan dan dana yang tersedia, baik dalam tataran regulasi maupun mengimplementasikan berbagai kegiatan pembangunan.  Untuk Regulasi, khususnya di Kabupaten Agam telah terlihat kalau aturan yang dibuat sudah mengarah pada pengoptimalan potensi sumber daya yang ada

Namun, tentu tataran regulasi tidaklah cukup. Semua pihak juga bekerja agar Pemerintahan Desa/Nagari mampu membuat berbagai kegiatan, apakah itu kegiatan pemerintahan, fisik, pemberdayaan ataupun kemasyarakatan yang bisa pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Kegiatan yang tidak dibuat berdasarkan pada keinginan tapi betul-betul atas dasar kebutuhan. kegiatan yang tidak hanya membuat peredaran uang lebih banyak di desa tapi juga meminimalkan aliran uang keluar dari desa***

Pemkab Agam Canangkan Gerakan Nagari Madani

Oleh : Yosnofrizal
TA PMD Agam

Pemerintah Kabupaten Agam mencanangkan Gerakan Nagari Madani. Pencanangan ini merupakan komitmen Pemkab. Agam menerapkan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Agam 2005 - 2025 yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri, Berprestas i dan Madani.

Peacencanangan Gerakan Nagari Madani ini langsung dilakukan Bupati Agam Indra Catri, Dt Malako nan Putiah, Sabtu, 30 September 201, di halaman Kantor Bupati Agam, Lubuk Basung. Pencanangan dihadiri segenap masyarakat Agam mulai dari unsur pemerintah, Wali Nagari dan tokoh - tokoh masyarakat, termasuk Tenaga Pendamping P3MD  yang juga berperan dalam melancarkan gerakan ini di tengah masyarakat Nagari.

Pemukulan Canang Gerakan Nagari Madani Agam

Dikatakan Bupati, pengimplementasian Gerakan Nagari Madani dalam konteks budaya Minangkabau bermaksud untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai - nilai keislaman dan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS—SBK) yang dilakukan  secara terencana, terkendali dan berkesinambungan.

"Secara sederhana penerapan Nagari Madani adalah upaya kita menggairahkan semangat "baliak ka surau". Secara fisik/zahir masjid/mushalla diramaikan, dan secara substantif adalah bagaimana menghidupkan kembali pendidikan surau yang memuat olah hati, olah rasa, olah fikir, dan olah raga", tutur Indra Catri.

Untuk itu, tambahnya, agar gerakan itu terwujud di lapangan maka ada muatan gerakan yang bisa menjadi alat kontrol yakni sejauhmana optimalisasi pendidikan informal Al-Qur'an, peningkatan peran masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat Nagari dan peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong.
Dukungan Kebijakan Gerakan Nagari Madani.

Pemerintah Kabupaten Agam memang  tidak main main dalam menjalankan Gerakan Nagari Madani. Hal itu tampak dari dukungan kebijakan agar gerakan dapat terimplementasi, bahkan telah diawali sebelum gerakan ini dicanangkan.
Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Bupati Agam No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Di Perbup ini diatur seluruh hal terkait Gerakan Nagari Madani termasuk strategis mewujudkan Nagari Madani. Yang terpenting lagi instrumen pengukuran Nagari Madani.

Tidak hanya kebijakan, Pemkab  Agam juga telah melakukan penilaian kondisi terkini dari diseluruh Nagari di Agam terhadap indikator Nagari Madani sebagai yang diatur dalam Perbup. Dari lima level kondisi nagari, maka kondisi Nagari di Agam, baru berada antara level 1sampai dengan level 3 dengan rincian 38 nagari level 1, 28 nagari level 2 dan 16 nagari level 3.

Namun terhadap kondisi nagari sesuai hasil penilaian awal itu, Indra Catri mengingatkan hakikat pelaksanaan Gerakan Nagari Madani bukan pada tingginya jumlah nilai pengukuran yang didapat oleh nagari. "Tapi adanya progres peningkatan nilai yang signifikan dari pelaksanaan Gerakan Nagari Madani dari waktu ke waktu", tegasnya.

Karena itu, untuk mengetahui adanya peningkatan, Pemkab Agam akan melakukan penilaian setiap tahun. "Akan ada reward dan punishmentnya", tambah Indra Catri.

Jalan Regulasi Pemkab Agam Melancarkan Pembangunan Nagari

Oleh : Yosnofrizal
TA PMD Agam

Siang, sekira pukul 2 di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam berjalan diskusi yang cukup alot. Masing-masing peserta yang hadir menyampaikan argumentasi sendiri. Pada intinya mereka ingin agar topik yang dibahas semakin bagus, Ebaik dari segi redaksional maupun substansi. Lebih dari itu, mereka ingin agar topik yang dibahas mampu diterjemahkan oleh masyarakat Nagari.

Siang itu, Senin, 11 September 2017 di ruang pertemuan DPMN Agam, peserta Rapat yang berasal dari DPMN, Bappeda dan Pendamping tengah mendiskusikan materi pasal per pasal yang akan dimuat  dalam Peraturan Bupati Agam tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nagari.

diskusi pembahasan Perbup RPJM di DPMN Agam

Bagi  Pemerintah Kabupaten Agam keberadaan Perbup tentang RPJM Nagari memang sangat mendesak. Meski sudah ada Permendagri 114 tentang Pembangunan Desa yang telah memandu desa atau Nagari dalam membuat RPJM, namun Permendagri itu belum cukup. Perlu pula aturan yang lebih rinci sebagai turunan dari Permendagri dalam bentuk Perbup dalam mengarahkan Wali Nagari membuat RPJM. Apalagi di Kab. Agam terdapat 28 Nagari yang Wali Nagarinya baru saja dilantik setelah terpilih dalam Pemilihan Wali Nagari. Tentu dalam tiga bulan ke depan Wali-Wali Nagari ini sudah menuntaskan RPJM Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Desa.'Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan  Undang-Undang Desa dan tahun 2015 mulai disalurkan  Dana Desa ke seluruh Desa di Indonesia, termasuk. Nagari-Nagari di Sumatera Barat,

Sebagai Pembina dan Pendamping Utama, salah satu fokus Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari—sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari— adalah memang menyusun berbagai aturan sebagai turunan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kementrian apakah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati bahkan Petunjuk.Teknis agar Pemerintahan Nagari memiliki acuan di tingkat Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan nagari.

Tercatat dalam tiga tahun implementasi Undang-Undang Desa ini dari tahun 2015 sampai 2017,  telah 26 jenis aturan daerah, baik dalam bentuk Perda, Perbup, dan Juknis yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Agam —lihat www.bpmn agamkab.go.id. Yang menarik, penyusunan aturan daerah ini selalu diseuaikan dengan dinamika dan kesiapan sumber daya manusia yang ada di Nagari. Tak heran dalam perjalanannya ada dari beberapa aturan daerah tersebut  yang mengalami perubahan.

Sebut saja Perda tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Wali Nagari yang mengalami sekali perubahan. Demikian juga dengan Perbup tentang Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sampai tiga kali perubahan. Semua perubahan itu tentu mengikuti dinamika pembangunan Nagari dan kebutuhan Pemerintahan Nagari. Bahkan Juknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari tiap tahun dirubah mengikuti masalah-masalah yang ditemui di lapangan tahun sebelumnya.

Dengan adanya dukungan aturan itu membuat pelaksanaan dana desa di Kabupaten Agam dari tahun ke tahun  relatif semakin lancar dan sudah dengan tahapan kegiatan pembangunan desa. Misalnya, ada Juknis Swakelola yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan fisik di Nagari mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan. Sisa anggaran akibat adanya swadaya masyarakat atau selisih harga material diantisipasi dengan membuat pasal penggunaan kelebihan dana menggunakan mekanisme tertentu. Demikian juga dengan ada kondisi-kondisi yang menghendaki perubahan  RAB, hal itu telah diantisipasi melalui Juknis Swakelola ini.

Adanya Perbup No 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari telah membawa proses perencanaan pembangunan Nagari di Kabupaten  Agam hampir sesuai dengan tahapan penyusunan RKP sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 dan Permendagri No 114 Tahun 2015. Dalam ketentuannya, penyusunan RKP Desa/Nagari harus diawali dengan Musyawarah Desa/Nagari yang dilaksanakan paling  lambat bulan Juli.

Di kabupaten Agam pada tahun 2017, hingga akhir Juli lalu telah seluruh Nagari yang melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RKP. Dan kini di bulan September, Nagari -Nagari tengah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang juga bagian tahapan penyusunan RKP Nagari.
Kesesuaian tahapan dan proses perencanaan pembangunan  Desa/Nagari sebagai yang kini telah dilaksanakan di Kabupaten Agam tak pelak merupakan syarat utama terlaksananya pembangunan Desa/Nagari sesuai dengan semangat dan tujuan Undang-Undang Desa. Dan tentu tidak itu saja. Pemerintah Kabupaten membuat berbagai regulasi daerah, apakah itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, ataupun Petunjuk Teknis-sesuai amanat undang-undang-agar Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai pedoman  dalam melaksanakan pembangunan.

Sudah menjadi psikologi Pemerintahan Desa/Nagari, meskipun sesungguhnya dengan adanya produk hukum dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa/Nagari sudah bisa melaksanakan pembangun desa, namun adanya aturan daerah semakin mengarahkan Desa/Nagari mengimplementasikan gerak langkah pembangunan untuk kemajuan dan kemandirian desa dan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang  Desa peran Pemerintah Kabupaten memang strategis. Di Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, pasal 112 hingga pasal 115 dijelaskan berbagai peran Pemerintah Kabupaten dalam mengimplemetasikan undang-undang ini. Khusus tentang pembuatan aturan daerah dinyatakan dalam pasal 115 yang menyebutkan kalau Pemerintah Kabupaten dalam fungsi pengawasan dan pembinaan berperan dalam membuat pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa. Tidak hanya itu, dalam berbagai aturan turunan UU Desa, seperti Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 juga banyak pasal yang memberi amanat kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Petaturan Bupati dalam rangka memperkuat regulasi agar Pemerintahan Desa/Nagari bisa melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Desa/Nagari.

Dalam konteks ini seluruh pihak patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam yang telah bergerak menghasilkan berbagai aturan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa.***

Menggunakan Dana Desa, Nagari Tiku Selatan Latih Ibu-Ibu Membuat Briket Arang Tempurung.

Oleh : Yosnofrizal*

Bila jeli, Nagari dapat menggunakan dana desa untuk mengoptimal pemanfaatan potensi yang ada di Nagarinya dalam mendorong perekonomiannya warga masyarakatnya. Kejelian ini yang telah dimiliki Pemerintah Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

Tahu kalau Nagari itu memiliki tanaman kelapa yang banyak, bahkan termasuk salah satu sentra komoditi kelapa di Sumatera Barat, Pemerintah Nagari Tiku Selatan memakai dana desa mengadakan pelatihan pengolahan limbah kelapa, khususnya pelatihan mengolah tempurung kelapa menjadi arang dan briket sehingga tempurung menjadi komoditi yang bernilai tambah dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pelatihan itu sendiri telah dilaksanakan pada hari Selasa sampai Rabu tanggal 28 — 29 Agustus 2017 lalu dengan peserta ibu - ibu dari Nagari Tiku Selatan. Tidak tanggung-tanggung, yang diundang menjadi Narasumber dalam pelatihan itu Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unand, Ir. Aisman, MS yang juga pengurus Dewan Kelapa Indonesia. Aisman sendiri telah banyak terlibat dalam memberdayakan kelompok masyarakat dalam pengolahan limbah kelapa.

Prospek Limbah Tempurung Kelapa.

Dalam pelatihan itu Ir. Aisman memaparkan kalau kelapa adalah komoditi yang mempunyai banyak nilai tambah. Tidak hanya daging kelapa yang dapat diolah jadi minyak goreng, tapi hampir keseluruhan limbah kelapa jika diolah dapat memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mulai dari batang, daun, hingga sabut, air dan tempurung.

Khusus untuk tempurung, katanya, limbah itu bisa diolah menjadi arang dan briket yang bermanfaat untuk sebagai bahan bakar dan bahan pencampur untuk shisa, rokok yang banyak digunakan orang di daerah Arab. "Kalau diekspor ke Arab, maka kebanyakan orang disana dipakai untuk bahan shisa atau rokok orang Arab," ucapnya.

Tidak hanya diolah menjadi arang dan briket, tempurung kelapa juga bisa dibuat jadi asap cair yang berguna untuk bahan pengawet, baik pengawet kayu ataupun makanan. Tentu sesuai dengan kualitas asap cair yang dihasilkan karena ada asap cair yang hanya boleh digunakan untuk pengawet kayu, ada yang kualitas bisa dipakai untuk pengawet ikan segar bahkan bakso.

Dan menariknya lagi, biaya pembuatan briket juga tidak terlalu besar sehingga kalau dibandingkan dengan nilai penjualan cukup menguntungkan. saat ini harga ekspor briket per tonnya tidak kurang 900 dollar atau sekitar 10 juta rupiah, atau perkilonya sebesar 10 ribu rupiah.
Sementara biaya yang dibutuhkan untuk membuat arang hingga menjadi briket tidak banyak. Dalam skala sederhana, pengolah hanya memerlukan biaya untuk membeli drum, tepung kanji dan tempurung. Drum diperlukan sebagai media pembakaran, tepung kanji untuk perekat. " Paling banyak habis 300 ribu rupiah, untuk membeli Drum bekas"ulasnya. Itupun drum bisa diganti dengan menggali tanah sebagai wadah pembakaran.

Untuk pemasaran, selain untuk memenuhi kebutuhan ekspor, pasar lokal pun masih cukup besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan restoran yang membutuhkan briket sebagai bahan bakar. ""Keunggulan briket adalah kalorinya yang lebih besar dari bahan bakar lain, termasuk gas,"tambahnya.

Briket mudah dibuat.

Membuat briket  tidaklah sulit. Malah bisa dikatakan sangat mudah. Bahan dan alat yang diperlukan sederhana dan semua itu bisa didapatkan di sekitar lingkungan. Selain drum bahan lain yang diperlukan adalah pelepah batang pisang, tepung kanji untuk perekat, pengayak dan paralon yang telah dipotong sebagai media pencetak briket.

Pertama yang harus disediakan adalah media pembakaran. Media pembakaran bisa memakai drum bekas yang tidak berlubang. Kalau tidak drum, bisa juga dengan membuat lubang di tanah. Tapi kalau ingin yang lebih bagus dengan kapasitas besar dapat dengan membuat tungku khusus dengan bahan penutup dari asbes.

Setelah ada media pembakaran, selanjutnya tempurung dimasukan ke dalam media pembakaran sesuai dengan kapasitas media dan dibakar. Setelah api membesar dan tidak mungkin padam lagi, media perlahan ditutup sampai tidak ada asap yang keluar.

Mengapa sampai asap tidak yang keluar, karena keluarnya asap adalah penanda masih adanya oksigen yang masuk. Prinsip pembakaran agar tempurung menjadi arang adalah usahakan tidak ada oksigen dari luar yang masuk ke media pembakaran sebab jika udara atau oksigen masih masuk membuat peluang tempurung menjadi abu semakin besar. Selain mengurangi jumlah arang atau karbon yang dihasilkan, pembakaran yang tidak sempurna juga membuat kualitas arang yang dihasilkan tidak bagus.

Karenanya,  ketika melakukan penutupan saat pembakaran dapat dimulai dengan menggunakan pelepah batang pisang, kemudian dilapisi dengan karung goni basah dan diakhiri dengan tanah basah sampai asap pembakaran tidak ada yang keluar.

Setelah media pembakaran tertutup sempurna biarkan proses pembakaran terjadi hingga seluruh tempurung terbakar dan menjadi arang. Biasanya proses ini kalau menggunakan drum butuh waktu semalam atau sekitar 12 jam.

Setelah semua tempurung menjadi arang, arang tersebut dikeluarkan dan ditumbuk sampai halus atau setelah ditumbuk diayak sehingga mendapatkan arang tempurung yang halus. Selanjutnya tepung arang dicampur dengan perekat yang terbuat dari tepung kanji/tapioka dengan kadar perekat sebanyak 5 persen dari tepung arang. kemudian adonan dimasukan ke dalam cetakan dari paralon. Setelah selesai pencetakan, arang yang telah menjadi briket itu dijemur dua sampai tiga hari. Briket yang telah kering sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar.

Ditambahkan Aisman, untuk membuat briket tersebut  kini juga telah tersedia alat alat yang dibutuhkan untuk membuat briket seperti alat penepung arang, alat pencetak, termasuk alat pembuat asap cair sebagai hasil lain dari tempurung kelapa.**

** TA-PMD Kab Agam

Analisis Mekanisme Pemekaran Desa/Nagari Sesuai Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Oleh : Yosnofrizal*

Pemekaran Nagari kini menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan sejak diberlakukan Undang-Undang Desa. Dinamika masyarakat Nagari yang terus berkembang ditandai dengan bertambah jumlah penduduk, adanya keinginan agar pelayanan pemerintah  yang lebih optimal tentu menghendaki pemerintahan Nagari yang efektif dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar.

Apalagi sejak diberlakukan UU No 6 Tahun 2014 yang memberi kewenangan kepada Nagari untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kearifan yang tumbuh lama di Nagari. Kondisi ini tentu membutuhkan kemampuan prima Pemerintahan Nagari. Ditengah keterbatasan yang dimiliki  Nagari, terutama dari sisi sumber daya manusia, maka opsi pemekaran nagari mungkin yang terbaik dalam menjawab tantangan  optimalisasi peran  Pemerintahan Nagari mengemban amanah membangun Nagari.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten responsif terhadap keinginan pemekaran Nagari ini. Respon itu terlihat ketika direkomendasinya sebagian Nagari di Sumbar untuk pemekaran, tidak terkecuali di Kabupaten Agam. Tahun  2017 ada beberapa nagari yang dimekarkan seperti Nagari Silari Aie Kecamatan Bawan dan Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya.

Tulisan ini menganalisis tahapan pemekaran Desa/Nagari sesuai dengan Permendagri No 1Tahun 2017 tentang penataan desa. Analisis lebih utama ditujukan pada saat Desa/Nagari menjadi Desa/Nagari persiapan.

Tahapan Pemekaran Desa/Nagari

Tahap  Pertama

Tahapan Pengusulan  dan Persetujuan Pemekaran Desa oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi  (Pasal 16 – Pasal 22 Permendagri NO 1 Tahun 2017). Tahapan ini adalah proses yang  dilakukan oleh  Pemerintah Propinsi  dan Pemerintah Kabupaten     untuk menyetujui pemekaran desa dan membentuk  Desa/ Nagari Persiapan dengan Keluarnya  Surat Gubernur yang memuat  Kode  Register  Desa/Nagari Persiapan

Tahap Kedua

Tahapan  dari Desa/ Nagari Persiapan   hingga  menjadi  Desa/Nagari  Definitif (Pasal 23 – Pasal  26 Permendagri No 1 Tahun 2017).

Pada tahap ini,  Pemerintah  Kabupaten mengangkat pejabat  Kepala Desa/Wali Nagari Persiapan  yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil  Pemerintah Kabupaten sesuai  dengan persyaratan yang telah ditentukan  ( Pasal 23 ayat 1,  Permendagri  No 1 Tahun 2017 Tahun 2017,). Masa jabatan Pejabat Kepala Desa/Wali Nagari persiapan paling lama 1 tahun  dan dapat diperpanjang  2 kali dalam  jabatan yang sama ( PP No 43 Tahun 2014).

Adapun tugas atau kewenangan dari Pejabat  Kepala Desa/Wali Nagari  adalah melaksanakan  persiapan pembentukan  Desa/Nagari definitif. Pejabat  Kepala Desa/Wali Nagari bertanggung   Jawah  kepada  Bupati melalui Kepala Desa/Wali Nagari   Desa Induk. ( Pasal 23, ayat 2 dan 3 Permendagi No 1 Tahun 2017)

Tugas  Pejabat Kepala Desa/Wali Nagari Persiapan.

Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa/Nagari Persiapan  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat desa persiapan. Hasil RKP Desa persiapan disampaikan  kepada Kepala Desa/Wali Nagari Induk untuk dijadikan bahan penyusunan  APB Desa/Nagari Induk sebagai bagian dari kebutuhan anggaran belanja desa/nagari persiapan. Pejabat Kepala Desa/Wali Nagari Ikut serta dalam  pembahasan APB Desa/Nagari Induk (Pasal 24, ayat 1 -3, Permendagri No 1 Tahun 2017)

Tugas  yang lain adalah  ;

1. Penetapan  batas wilayah desa/nagari sesuai dengan kaidah kartografis
2. Pengelolaan  anggaran operasional desa persiapan yang bersumber  dari APB Desa/Nagari Induk
3. Pembentukan struktur organisasi (Badan Musyawarah Desa/Nagari)
4. Pengangkatan Perangkat Desa
5. Penyiapan  fasilitas dasar bagi penduduk desa
6. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
7. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan  sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan ;
8. Pembukaan akses perhubungan antara desa/nagari.
(Pasal 25 ayat 2, Permendagri No 1 Tahun 2017).

Terhadap  tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa/Wali Nagari melaporkan secara berkala setiap  6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui camat dan  kepada Kepala Desa/Wali   Nagari Induk ( Pasal 25 ayat 1, Permendagri  No 1 tahun 2017).

Pembiayaan Desa/Nagari Persiapan.

Desa/Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak  (maksimal) 30 Persen dari APB Desa/Nagari  Induk.

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana  Desa/Nagari yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa/Nagari  Induk dibebankan pada  APBD Kabupaten Kota dan  dapat dibiayai oleh Pemerintah Propinsi.

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota bisa dilakukan melalui  mekanisme APB Desa/Nagari induk karena   dalam pasal 24, ayat 7 Permendagri   No 1 Tahun 2017,  mekanisme itu dinyatakan dengan dapat. Ini berarti  Pemkab boleh saja membuat kebijakan khusus  pembiayaan  Nagari Persiapan

Tahap Ketiga

Tahapan verifikasi  kelayakan  Desa/Nagari Persiapan untuk ditetapkan menjadi Desa/Nagari Definitif.

Setelah adanya laporan dari  Pejabat Kepala Desa/Wali Nagari kepada Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota  menyampaikan laporan  itu kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila dalam kajian dan verifikasi tersebut tim menilai  Desa/Nagari persiapan layak menjadi  Desa/Nagari definitif, maka Bupati/Walikota menyusun rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa/Nagari.

Jika rancangan Perda Kabupaten/Kota disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan  rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.  (Pasal 25 ayat 3 – 7 Permendagri No 1 Tahun 2017)

Apabila  hasil kajian dan verifikasi dari tim menyatakan Desa/Nagari persiapan tidak layak menjadi desa/Nagari,  Desa/Nagari persiapan dihapus dan  wilayahnya kembali ke Desa/Nagari Induk (Pasal 26 ayat 1 Permendagri No 1 Tahun  2017).

* TA PMD Kabupaten Agam.

Kecamatan Matur Mendorong Destinasi Wisata Berbasis Nagari.

Oleh : Yosnofrizal*

""Tidak diundangpun, orang tetap datang kesini."" Itulah kata yang terucap dari Zuhrizul, salah seorang pengelola wisata di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ketika diskusi pengembangan Kecamatan Matur sebagai Destinasi Wisata Utama di Sumatera Barat baru-baru ini.

Pernyataan Zulrizul, pengelola Lawang Park dalam pertemuan yang dihadiri Wali Nagari  se-Kecamatan Matur tentang tingginya animo orang berkunjung ke Matur bukan membual. Data tingkat kunjungan wisatawam ke Kecamatan itu, khususnya ke Lawang saat memang sangat tinggi.

Zola Pandoe, pengelola Puncak Lawang, destinasi wisata utama di Kecamatan itu menyebutkan kunjungan wisatawan ke Kecamatan Matur tidak kurang 500 ribu orang pertahun. ""Khusus ke Puncak Lawang saja selama 10 hari Lebaran kemarin mencapai 50 ribu orang,""ucapnya.

Tingginya animo orang datang ke Kecamatan Matur tidak terlepas kondisi daerah yang memiliki bentangan alam yang indah. Yang terkenal tentu saja keberadaan Puncak Lawang dan Lawang Park yang punya panorama indah dengan view Danau Maninjau ditimpali puncak puncak gunung dan lembah-lembah yang diisi dengan rumah penduduknya.

Tapi, besar keinginan orang datang tidak akan ada artinya kalau potensi itu tidak dikelola dengan baik.   Saat ini, yang paling banyak mendapat manfaat adalah pengelola wisata seperti Zuhrizul dan Zola Pandoe. Sementara, untuk masyarakat di nagari-nagari di Kecamatan Matur, baik untuk warga nagari maupun pemerintahan Nagari, keuntungan itu belum banyak dirasakan.

Padahal, tutur Zuhrizul, bila Pemerintahan Nagari ingin mengoptimalkan manfaat itu, bersama masyarakat bisa membuatkan program dan kegiatan bagaimana wisata sebagai sumber perekonomian, baik dalam menciptakan komoditi yang mendukung kegiatan wisata maupun menggali objek - objek wisata lain sebagai destinasi wisata baru di Kecamatan Matur.

Ia melihat banyak sekali potensi wisata yang dimiliki Nagari di Kecamatan Matur. Apalagi, dengan kecendrungan wisata saat ini, terutama perkembangan teknologi informasi, publikasi objek wisata tidak terlalu sulit dan membutuhkan biaya besar. Konsep wisata saat ini tidak perlu biaya yang besar dan lahan luas. ""Bila ada objek wisata bagus dengan konsep pengelolaan yang tepat, bisa menjadi sumber uang,""ucap yang menampilkan betuk pengembangan objek wisata dalam gambar gambar menarik.

Keberadaan dana desa, katanya,  bisa digunakan untuk mendukung pengembangan wisata di Nagari. Tinggal lagi apakah Pemerintahan Nagari mau mengalokasikan anggarannya dan menyusun konsep pengembangan wisata tersebut.

Wali-Wali Nagari yang hadir dalam forum itu juga mengakui banyak potensi nagari yang mereka pimpin untuk dikembangkan. Namun karena kekurangan sumber daya manusia dan tiada pengalaman serta kekurangan pengetahuan dalam pengembangan wisata, mereka kesulitan mencuatkan berbagai potensi tersebut.
Salah satu yang menyebutkan adalah Wali Nagari Matua Mudiak. Akmal, Wali Nagari Matua Mudiak menyebutkan, kalau Pemerintahannya ingin mengembangkan potensi wisata yang ada di Nagari. Tapi karena tidak tahu cara dan konsepnya, keinginan belum bisa terwujud.

Kesepakatan Bersama dan Grand Design Pengembangan Wisata

Dalam diskusi tersebut juga terungkap tahapan-tahapan yang bisa dilakukan Nagari dalam mengembangkan potensi wisata di Nagari dalam satu konsep kawasan se Kecamatan Matur. Zola Pandoe mengatakan, langkah pertama adalah melakukan pemetaan potensi wisata di Nagari. Setelah pemetaan Nagari memilih dapat memilih satu saja potensi untuk dikembangkan secara serius.

Selanjutnya dari potensi yang dipilih itu, secara kawasan perlu dibuat grand design pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Matur, yang tidak hanya berisikan model pengembangan kawasan pariwisata, tapi juga peran komponen yang terlibat, baik pemerintah Nagari, Kabupaten, Propinsi dan pengelola wisata.  "Untuk membuat grand design, bila perlu kita libatkan para pakarny, apakah dari perguruan tinggi atau konsultan pariwisata, "ucapnya.

Yang tak kalah penting adalah, sebelum upaya itu dilakukan dibutuhkan komitmen bersama dari Nagari yang ada di Kecamatan Matur untuk mengembangkan kawasan wisata berbasiskan Nagari. " Jika ini bisa kita lakukan saya optimis, bukan 500 ribu orang yang datang ke Matur, tapi target 1 juta orang bisa tercapai pertahunnya. Dan yang lebih penting, pengembangan kawasan wisata bermanfaat terhadap nagari dan masyarakat," tambah Zola yang asli putra Lawang ini.

Diskusi yang peserta Wali Nagari se Kecamatan Matur difasilitasi Pemerintah Kecamatan Matur. Diskusi ini juga melibatkan pengelola wisata di Kecamatan Matur dan Pendamping Profesional. Plt Camat Matur, Subcan menyebutkan pertemuan tersebut diadakan sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Nagari dengan pengelola wisata yang di Kecamatan Matur.

Tujuan adalah terbangun kesepahaman antara Nagari dengan pengelola wisata bagaimana membangun Kecamatan Matur sebagai kawasan wisata yang berbasiskan Nagari.
Pertemuan ini sendiri menghasilkan kesepakatan akan diadakan lagi pertemuan yang melibatkan unsur unsur Pemerintahan Nagari yang lebih besar seperti Badan Musyawarah Nagari dan tokoh masyarakat. Dari pertemuan itu diharapkan bisa dibuat kesepahaman bersama tentang pengembangan kawasan wisata dan terbentuk tim percepatan pengembangan kawasan wisata kolaborasi multipihak.

*TA PMD Kab. Agam

Mengapresiasi Terlaksananya Musna RKP di Kabupaten Agam

Oleh : Yosnofrizal*

Satu lagi, Nagari di Kabupaten Agam telah melaksanakan Musyawarah Nagari (Musna)penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Nagari Bawan, Kecamatan IV Nagari menggelar Musna hari Rabu, 2 Agustus 2017 di Aula Kantor Wali Nagari Bawan.

Selain seluruh unsur masyarakat Nagari, Musna yang dilaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, dihadiri Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Nagari Kabupaten Agam Kabupaten Agam, Widyastuti, Camat IV Nagari, termasuk pendamping profesional baik Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dengan terlaksananya Musna Nagari  Bawan tersebut, berarti telah 81Nagari dari 82 Nagari yang ada di Kabupaten Agam menyelenggarakan Musna penyusunan RKP sebagai satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari seperti yang diamanat Permendagri 114 tahun 2014 sebagai satu turunan peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Ditengah  sorotan yang begitu tajam terhadap pelaksanaan dana desa terutama sejak ditemui berbagai penyimpangan penggunaan desa seperti terjadi OTT di Kabupaten Pamengkasan, Madura terkait penggunaan dana desa baru-baru ini, terlaksananya Musna ini patut diapresiasi. Sebab, Musna RKP yang dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana yang ditegas Permendagri merupakan prasyarat pengawalan dana desa dan penyusunan kegiatan pembangunan desa yang betul-betul berguna untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Betapa tidak, dengan terlaksananya Musna RKP, maka kontrol pelaksanaan pembangunan desa sesungguhnya telah dimulai. Di Musna, unsur masyarakat nagari dan berbagai pihak yang hadir akan mengetahui kegiatan pembangunan nagari. Dengan demikian proses pengawalan kegiatan nagari otomatis tumbuh di tengah masyarakat.

Pengawalan dana desa memang bermula dari proses perencanaan yang baik. Mustahil rasanya pengawalan dapat dilakukan jika proses perencanaan pembangunan dilakukan serampangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam peraturan dan perundangan. Berbagai penyimpangan dan penyewengan yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana desa dapat diantisipasi dengan proses perencanaan. Partisipasi masyarakat desa yang menjadi salah prinsip dalam pemanfaatan dana desa dapat diperkuat.

Tak kalah pentingnya, Pemerintah Kabupaten bersama pendamping serta berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan desa bisa lebih dini menangkap sinyal-sinyal penyimpangan dan secara dini pula membuat langkah mengatasi potensi penyimpangan itu.

Adanya pelaksanaan proses perencanaan yang berjalan sesuai tahapan juga akan menjamin tersusun kegiatan pembangunan desa yang lebih baik. Kegiatan pembangunan perdesaan yang betul betul tumbuh berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan mampu memberi nilai dan daya guna terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa hanya muncul ketika seluruh tahapan perencanaan itu dilalui oleh Pemerintahan Desa.

Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) melihat pentingnya proses perencanaan yang berjalan baik  di Nagari.  Itu dibuktikan dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) No 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari. Perbup yang merupakan turunan Permendagri No 114 menjadi acuan bagi Nagari di Kabupaten Agam dalam proses penyusunan RKP, mulai dari pelaksanaan Musna  hingga penetapan Peraturan Nagari tentang RKP.

Tidak hanya itu, DPMN juga berupaya agar setiap tahapan penyusunan RKP berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Perbub. Bersama tenaga pendamping mulai dari tingkatan Tenaga Ahli, Pendamping Desa hingga Pendamping Lokal Desa terus berkordinasikan memastikan agar Pemerintahan Nagari segera melaksanakan kegiatan yang menjadi awal penyusunan RKP itu. Itu yang membuat hingga akhir Juli ini 82 Nagari telah melaksanakan Musna RKP Nagari tahun 2018.

Yang menarik, selain mendorong terlaksananya Musna, untuk penyusunan RKP Nagari Tahun 2018 ini, DPMN juga akan menerapkan sistim E-Planning atau perencanaan barbasiskan digital. Untuk menerapkan E-Planning, DPMN telah menyiapkan aplikasi perencanaan dan tengah dalam tahap sosialisasi, baik ditingkatan pendamping maupun pihak terkait lainnya.Semua ini harapannya agar proses perencanaan pembangunan Nagari di Kabupaten Agam semakin baik.

*Tenaga Ahli PMD Kabupaten Agam

Ketua Bumnag Siti Manggopoh Narasumber di Forum Champion UMKM.

Oleh Yosnofrizal*


Ketua Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Manggopoh, Yurnalis, tampil sebagai narasumber dalam Forum Champion UMKM se-Sumatera, Sabtu, 29 Juli 2017 di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar. Dalam forum yang menghadirkan kelompok UMKM se-Sumbar, Yurnalis menyampaikan perkembangan Bumnag yang dipimpinnya berserta usaha yang digeluti.

Saat ini, katanya, Bumnag Siti Manggopoh, telah memiliki usaha mini mart.  Meski baru beroperasi, usaha itu beromset tidak kurang 1,5 juta rupiah perhari. " Dengam omset sebanyak itu saya optimis, usaha ino bisa berkembang lebih pesat lagi,"ucap Yurnalis.

Namun demikian, diakui Yurnalis, masih banyak kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usaha Bumnag tersebut."Salah satunya kelemahan yang kami rasakan adalah dalam manajemen usaha, untuk itu kami berharap ada  pihak yang bisa meningkatkan kapasitas kami dalam berusaha," harapnya.

Selain Yurnalis dari Bumnag Siti Manggopoh, forum ini menampilkan 4 UMKM lain sebagai narasumber. Mereka adalah ; Friska, UMKM yang bergerak dalam usaha sayur hidroponik di Kota Padang; Yuli, pengusaha kue di Tiku Selatan ; Almanik, pengusaha gula aren di Kabupaten 50 Kota, dan Tasriul, pengusaha rendang jamur tiram dari Kota Payakumbuh.

Menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dalam forum tersebut, Budi Isman, CEO Micro Investindo  menyebutkan, hasil penelitiannya, ada 6 hal pokok yang harus dimiliki usahawan dalam  usahanya

Pokok utama adalah kapasitas dalam mengelola usaha. Seringkali, katanya, seorang pengusaha belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola usahanya. Untuk ini, mau tidak mau seorang usahawan harus terus menerus meningkatkan kapasitas tersebut.

Kedua adalah soal pemasaran. Banyak pengusaha yang memulai usaha dari hobi tanpa memikirkan pemasaran. Padahal memilih usaha yang memiliki pasar yang bagus lebih penting dibanding memulai usaha dari hobi.

Yang ketiga baru soal permodalan. Masalah ini yang sering disalahartikan orang ketika memulai usaha. Banyak yang menanggap kalau modal merupakan masalah utama. Padahal, masalah modal justru muncul ketika pengusaha meningkatkan kapasitas usahanya. "Kalau seperti ini perbankan mungkin bisa membantu karena yang utama dinilai bank ketika membantu modal adalah perkembangan usaha," terang aktivis pengembangan usahawan muda ini.

Soal yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Satu usaha jika ingin berkembang haruslah mampu memanfaatkan teknologi. Yang paling trend sekarang adalah teknologi informasi. ""Rugi kalau seorang pengusaha tidak memanfaatkan media online dalam memasarkan hasil usahanya,"jelas pria yang telah banyak jadi CEO di perusahaan Multinasional.

Kelima baru tentang legalitas. Mulai dari perizinan usaha, sampai izin lain xang dibutuhkan dalam mendukung usaha. Terakhir adalah jejaring. Adanya forum champion merupakan salah satu wadah bagi UMKM dalam memperluas jejaring usaha.

Selain Budi Isman, ikut memberi tanggapan dalam forum ini berbagai dinas dan instansi di Sumbar seperti PT. Semen Padang, Bank Nagari, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM serta Nagari Developmen Center Unand.

Apa itu Forum Champion.

Forum Champion UMKM se-Sumatera Barat ini adalah pertemuan yang digelar Minangkabau Business School and Enterpreneurship Centre (MBS-EC) berkolaborasi dengan Jemari Sakato, AVSEC, AFTA, LP2M, NDC dan Komunitas Relawan Petani.

Seperti yang disebutkan Penggerak MBS-EC, Prof Helmi, forum yang kali ini sengaja diadakan sebagai peringatan satu tahun berdirinya MBS-EC, ditujukan sebagai pertemuan para UMKM dan para penggiat kemasyarakatan.

Tujuannya, sebagai arena bagi UMKM berkomunikasi dan mengembangkan jejaring, wadah komunikasi efektif antara pelaku usaha dengan pemerintah, pendamping, dunia usaha, perbankan dan pasar. Melalui forum ini juga diharapkan adanya penggalian potensi UMKM sehingga terbangun jejaring dan pasar yang lebih luas. Tak kalah penting, ada rumusan rencana aksi bersama untuk pengembangan UMKM di Sumbar.
Rencananya, ucap Helmi, Forum Champion akan rutin digelar setiap tahun. "Apa agenda aksi yang telah kita susun akan dievaluasi sejauh mana pelaksanaan dan direkomendasi langkah aksi untuk tahun berikutnya. jadi bukan tidak mungkin Forum ini akan melibatkan pihak pihak yang lebih besar lagi" terangnya.

Kali pertama, Forum Champion diikuti tidak kurang 50 UMKM dan 30 orang penggiat kemasyarakatan di Sumbar. Forum juga menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya mendorong agar UMKM melengkapi persyaratan produk serta adanya pengemasan packaging yang lebih baik terhadap produk produk yang dihasilkan. Selaun itu juga akan didorong terbentuk Bumnag Bersama sebagai satu korporasi yang mendukung UMKM di Nagari. ***

* TA PMD Kabupaten Agam

Mengawal Dana Desa.

Oleh Yosnofrizal*

Sejak diberlakukannya Undang—Undang No 6 Tahun 2014 atau yáng lebih dikenal Undang Undang Desa membuat aliran dana pemerintah ke desa semakin besar. Dalam Undang—Undang Desa tersebut ditegaskan sumber sumber dana yang dimiliki oleh desa.  Diantaranya, dana yang berasal dari APBN dalam bentuk dana desa, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota,bantuan pemerintah Propinsi, Pendapatan Asli Desa serta bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Meski dana yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah relatif masih kecil, namun kenyataannya, sejak diberlakukannya UU Desa tersebut, dana yang mengalir ke desa, khususnya dari dua sumber yakni dana desa,(DD) yang bersumber dari APBN dan Akokasi Dana Desa(ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan daerah cukup besar, bahkan dapat dikatakan jauh lebih besar dari sebelum diberlakukan UU Desa.

Satu contoh besarnya dana tersedia di  desa adalah besarnya dana yang tersedia di desa di Kota Pariaman. Tahun 2016 lalu, rata rata dana yang dikelola berkisar antar Rp  1,2 - 1,4 Miliar. Tahun 2017, dana yang dianggarkan jauh lebih besar lagi berkisar 2 - 2,4 Miliar rupiah. Jumlah dana yang sama juga terdapat di berbagai desa di Indonesia seiring meningkatnya alokasi dana desa yang disediakan pemerintah.l
Dengan jumlah dana sebesar  itu, bila digunakan secara efektif, efisien dan sesuai nilai guna, cita - cita terwujudnya desa yang maju, mandiri sejahtera seperti yang diamanatkan UU Desa akan tercapai.
Pertanyaannya, bagaimana mengelola dana yang ada di desa sehingga dana yang ada dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk sesuatu yang berguna untuk kemajuan desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disini letak penting adanya pengawalan penggunaan dana desa. Undang Undang Desa telah mengamanatkan adanya pendampingan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten. Disitu ditegaskan  pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Permendesa No 3 Tahun 2015 bahkan membuka peluang pendampingan pihak pihak lain diluar pemerintah daerah untuk terlibat. Dalam Permendesa ini disebutkan tiga pihak yang bisa melakukan pendampingan yakni tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga.
Dari sisi regulasi terlihat sangat terbuka bagi semua pihak terlibat dalam proses pengawalan dana desa ini. Pemerintah pun  respon dengan proses pengawalan ini. Itu terbukti dengan telah direkrutnya tenaga-tenaga pendamping profesional.

Kini tinggal lagi bagaimana proses pendampingan itu dilakukan. Proses pendampingan yang terjadi tidak hanya bertujuan agar dalam pelaksanaan dana desa, Pemerintah Desa mengikuti seluruh tahapan yang ada dalam regulasi, tapi memastikan agar seluruh kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa bermanfaat untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang diharapkan bukan saja melibatkan masyarakat serta mengikuti prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, namun juga harus berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Kegiatan yang dianggarkan pun tidak boleh terkonsentrasi pada pembangun infrastruktur di desa, melainkan harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan yang mengarah pada penguatan kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi juga harus mendapat perhatian lebih besar dalam proses pendampingan.

Tak kalah pentingnya, proses pendampingan yang dilakukan mengarah pula pada penciptaan pendampingan itu sendiri. Artinya penguatan kader kader pemberdayaan masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar. Sebab, ditangan mereka masa depan desa juga ditentukan. Kader kader inilah yang akan meneruskan kepemimpinan masyarakat desa.

Sejauh ini, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa, poin - poin tersebut diatas masih menjadi titik kritis dalam implementasi dana desa. Misalnya, masih terkonsentrasi penggunaan dana desa untuk kegiatan yang bersifat fisik. Data penggunaan dan desa tahun 2016 memperlihatkan89% dana desa digunakan untuk kegiatan fisik (pembangunan), hanya 6 % yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan(evaluasi Kementrian Keuangan terhadap pelaksanaan dana desa tahun 2016).

Demikian juga dengan prinsip partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas dan prinsip tata pemerintahan yang baik lainnya, kesemuanya belum terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa kesempatan Dirjen PPMD Kemendesa PDTT, Ahmad Berani Yustika mengeluhkan lemahnya penerapan prinsip - prinsip tersebut.

Karenanya, sinergisitas antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendampingan sangat diperlukan. Pemerintah Daerah sebagai pendamping utama harus mampu memainkan perannya dalam mengoptimalkan keberadaan pendamping lainnya. Pendamping profesional yang telah direkrut memiliki juga berperan strategis mendorong munculnya kerjasama antar para pihak yang terlibat pendampingan.

Peran pendampingan dari pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau lembaga lain juga tidak kalah urgennya untuk mendorongnya pelaksanaan dana desa yang tidak saja sesuai regulasi, tapi secara subtantif betul betul mampu mewujud desa yang maju mandiri dengan masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

*Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hebat, Lima Hari Operasi, Omset Bumnag Siti Manggopoh 1,5 Juta Perhari.

Oleh : Yosnofrizal

Hebat, meski baru lima hari operasional, Siti Mart, unit usaha kebutuhan harian  milik Bumnag Siti, Manggopoh, mampu menghasilkan omset sampai 1,5 juta rupiah perhari. Tingginya omset unit usaha toko barang kebutuhan rumah tangga menambah optimisme pengelola Bumnag, kalau pemilihan jenis usaha cukup tepat.

""Melihat omset dari usaha ini, kami yakin usaha perdagangan kebutuhan harian ini bisa semakin berkembang, kini tinggal lagi bagaimana kita membenahi manjemen usaha, dan itu membutuhkan bantuan banyak pihak," ucap Yurnalis, Ketua Badan Pengelola Bumnag Siti Manggopoh baru-baru ini.

Unit usaha perdagangan kebutuhan harian yang kemudian dinamakan Siti Mart adalah salah satu jenis usaha yang dipilih Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten. Siti Mart tersebut terletak di Jorong Padang Madani. Pemilihan lokasi usaha di jorong itu karena dinilai memiliki prospek untuk usaha perdagangan kebutuhan harian.

""Lokasi ini sengaja kami pilih karena memiliki prospek untuk usaha ini, selain akan memasok kebutuhan warga  Jorong Padang Madani, wilayah pemasarannya juga menjangkau masyarakat di wilayah Nagari Tiku Limo Jorong yang daerahnya berdampingan dengan Jorong Padang Madani"", tutur Yurnalis.

Rencana kedepan, usaha perdagangan kebutuhan harian tidak hanya berada di Jorong Padang Madani, tapi juga berdiri di seluruh Jorong yang ada di Nagari Manggopoh. Tidak hanya itu, usaha perdagangan itu nanti juga akan berbasis warga, dimana akan ada konsumen aktif dari warga sehingga mendapat pembagian keuntungan dari Siti Mart.

Bumnag Siti Manggopoh adalah badan usaha yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh. Badan pengelola baru dikukuhkan pada bulan Juni tahun 2017 ini. Bumnag yang mendapat dukungan kuat dari Wali Nagari Manggopoh, Ridwan, pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi penyertaan modal sebesar 100 juta rupiah.

Dana itu yang digunakan ole pengurus untuk  memulai usaha Siti Mart. Diantaranya sebesar Rp 60 juta digunakan untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak gula, gas, termasuk berbagai jenis makanan ringan. "Lebih kurang ada sekitar 150 jenis barang yang tersedia di Siti Mart saat ini", ucapnya.

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Petani

Oleh : Yosnofrizal
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.


Realitas Desa adalah realitas pertanian. Mayoritas kehidupan rakyat  di perdesaan tergantung dengan usaha pertanian. Itu pula yang membuat, petani, baik petani sebagai pemilik lahan maupun petani sebagai buruh tani  adalah komposisi terbanyak dari penduduk desa.
Baik buruknya kondisi sektor pertanian tentu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di perdesaan. Bila hasil Panen melimpah dengan harga yang baik dipastikan warga desa akan bergembira. Tapi sebaliknya bila panen gagal, apalagi harga pun anjlok, wajah wajah orang desa  akan berbalik murung.

Data data yang ditunjukan pemerintah  Indonesia menunjukkan kalau petani masih menjadi bagian terbesar penduduk desa. Data BPS menyebutkan hasil sensus Pertanian tahun 2013 menyebutkan jumlah petani di Indonesia mencapai hampir 40 juta orang. Sebahagian besar dari mereka berada di desa. Disebutkan juga, sektor pertanian masih yang terbesar menyerap tenaga kerja.

Ironinya, meski menjadi yang terbesar di desa dan menyerap banyak tenaga kerja, petani masih kelompok terbesar yang mengalami kemiskinan. Kondisi itu berbanding  lurus dengan berbagai persoalan yang dihadapi petani dan dunia pertanian di Indonesia. Mulai dari persoalan fluktuasi harga, rantai tata niaga yang terlalu panjang, hasil panen yang belum optimal, hingga masalah rendahnya kemampuan petani dalam mengelola usahanya adalah sebagian persoalan yang masih membelit sektor pertanian sampai saat ini.

Stimulus itu melalui Dana Desa.

Sejak disahkan Undang—Undang No 6 tahun 2014 yang kembali mengakui eksistensi desa sebagai satu kesatuan masyarakat berpemerintahan di Indonesia. Eksistensi desa berperan strategis dalam mendorong pembangunan pertanian yang tidak hanya mendorong penguatan sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan masyarakat—memperkuat ketahanan pangan—tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sebagai mayoritas masyarakat desa. Apalagi  sebagai konsekwensi atas pengakuan itu, Pemerintah menyalurkan sejumlah dana yang nilainya terus meningkat setiap tahun dimana penggunaan dan pengelolaan dilakukan pemerintahan desa.

Harapan yang muncul tentu adalah Pemerintahan Desa mampu menyusun berbagai program dan kegiatan yang betul betul bisa memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dana desa yang dikucurkan pemerintah yang nilainya meningkat setiap tahun itu bisa menjadi stimulus dalam menggerakan berbagai kegiatan pembangunan pertanian yang mensejahterakan petani.

Berbagai persoalan yang dihadapi petani seperti masalah fluktuaksi harga, panjangnya rantai tata niaga, rendahnya kualitas dan produktifitas hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian yang masih bermasalah, kemampuan teknis petani yang masih kurang, hingga soal permodalan harus distimulus kegiatannya melalui dana desa.

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa—PDTT telah membuat Permendesa No 22 Tahun 2016 dan kemudian juga diperkuat dengan Permendesa No 4 Tahun 2017 yang menempatkan pembangunan embung sebagai salah satu prioritas yang harus didanai oleh dana desa. Penempatan pembangunan embung sebagai sumber penyediaan air untuk pertanian dan kegiatan ekonomi lain di perdesaan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah ketersedian sarana dan prasarana pertanian di desa, khususnya sarana pengairan dan irigasi yang menjadi salah satu sarana utama pertanian.

Namun, penyediaan embung untuk penyediaan air seperti yang ditegaskan dalam dua Permendes itu belumlah cukup. Pembenahan sarana dan prasarana pertanian itu, hanyalah bagian dari persoalan yang dihadapi petani . Tak kalah pentingnya kegiatan yang diinisiasi adalah kegiatan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani membuat petani dapat mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia di desa untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ada dua hal utama yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan ini yakni pemberdayaan yang bertujuan penguatan kemampuan teknis bertani dan pemberdayaan yang bertujuan memperkuat kelembagaan petani. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan teknis bisa membantu petani dalam mempertinggi kualitas dan produktifitas hasil pertanian, sementara pemberdayaan untuk memperkuat kelembagaan akan membantu petani dalam mengatasi masalah masalah non teknis pertanian seperti soal fluktuasi harga, memperpendek rantai tata niaga dan soal permodalan.

Sekolah Lapang Sebagai Bentuk Pemberdayaan Petani.

Salah satu model pemberdayaan petani untuk mencapai kedua tujuan tersebut adalah menggunakan pendekatan sekolah lapang.  Sekolah lapang adalah model pemberdayaan dimana petani bersama belajar di lapangan atau di lahan petani itu sendiri. Banyak juga orang menyebut Sekolah Lapang ini sebagai sekolah tanpa dinding.  Sekolah lapang ini tidak mengenal adanya guru dan murid. Yang menjadi guru dalam sekolah lapang justru alam itu sendiri. Yang diperlukan dalam sekolah lapang adalah seorang fasilitator atau pemandu. Fasilitator inilah yang bertugas memandu mengarahkan peserta sekolah lapang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh peserta secara bersama-sama dalam sekolah lapang

Materi yang dibawakan dalam sekolah lapang disesuaikan dengan tujuan, termasuk waktu yang dibutuhkan.  Misalnya sekolah lapang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap satu komoditi. Maka seluruh tahapan pengembangan komoditi, mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, perawatan hingga panen menjadi materi sekolah lapang.

Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya materi analisa agro ekosisistim dan pengamatan mingguan. Justru inilah materi terpenting dalam sekolah lapang sebab dengan analisa agroekosistim, petani dipandu untuk mengetahui hubungan berbagai komponen yang ada dalam ekosistim pertanian, baik komponen benda hidup seperti tanaman itu sendiri, hama, predator atau mahkluk hidup lainnya atau komponen benda mati semisal air, tanah, angin dan benda mati lainnya.

Selama sekolah lapang berjalan, petani juga harus mengamati setiap perkembangan yang terjadi pada tanaman. Pengamatan penting dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana  pengaruhnya terhadap tanaman. Dan setiap hasil pengamatan itu diungkapkan dan didiskusikan sesama petani untuk menarik kesimpulan sehingga petani betul-betul memahami apa yang terjadi dengan tanaman.

Demikian juga halnya jika Sekolah Lapang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani terhadap pentingnya kelembagaan petani. Melalui Sekolah Lapang ini petani dibawa berpikir kritis terhadap satu permasalahan yang dihadapi petani dan bagaimana solusinya. Misalnya, apa yang terjadi terhadap begitu tingginya fluktuasi harga komoditi pertanian atau soal permodalan petani ataupun permasalahan lain yang dihadapi petani.

Melalui kegiatan pemberdayaan dengan pendekatan Sekolah Lapang tersebut kemampuan petani ditingkatkan sehingga masalah tersebut dapat diatasi.
Dengan adanya dana desa, kegiata -kegiatan pemberdayaan yang mendorong peningkatan kemampuan petani bisa dirancang oleh pemerintahan desa. Tentu semua itu bisa terjadi kalau semua pihak yang terlibat dalam pendampingan secara bersama mendorong kegiatan yang lebih berdaya dan bernilai guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya petani sebagai mayoritas masyarakat yang hidup di desa.

Komunitas Pertanian Alami dan Kemandirian Petani

Oleh : Yosnofrizal

Beras yang digendong Sonny Endrie ini adalah jenis  beras merah dan beras hitam.  Beras itu ia produksi dengan sistim budidaya pertanian alami, satu sistim pertanian yang sangat ramah lingkungan karena sama sekali tidak menggunakan bahan kimia buatan.

Dengan model budidaya seperti itu tidak heran kalau harganya lebih mahal dari beras yang diproduksi dengan model budidaya pertanian konvensional. Meski lebih mahal, peminatnya pun sangat banyak.

"Banyak yang ingin bermitra dengan kami, tapi karena produksinya masih terbatas, ajakan itu belum mampu kami penuhi," ucap Sonny ketika ditemui di rumahnya, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam

Sonny Endrie sendiri adalah Ketua Komunitas Pertanian Alami Kabupaten Agam. Bersama kelompoknya itu, ia getol mengembangkan pertanian alami sebagai satu cara mendorong kemandirian dan kesejahteraan petani.

Dengan model pertanian yang digeluti ia yakin cita-cita itu dapat tercapai. Sebab, model pertanian yang ia dorong mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada di petani dan lingkungnya seoptimal mungkin. Apalagi ia tidak bergerak sendiri, tapi melalui sebuah komunitas yang melibatkan petani lain bernama Komunitas Pertanian Alami Kabupaten Agam.

Saat ini, katanya, sudah ada 37 kelompok tani di Kabupaten Agam yang tergabung dalam wadah yang ia pimpin. Kelompok tani itu tersebar di 9 kecamatan yakni Kecamatan Matur, Ampek Koto, Sungai Puar, Banuhampu, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuah dan Ampek Angkek Canduang.
Pemasaran adalah bagian yang tidak lupa disentuh komunitas ini. Melalui wadah ini mereka memasarkan hasil pertanian yang diproduksi.

Dengan cara itu mereka memotong rantai tata niaga hasil pertanian yang selama ini menggerus keuntungan petani. Beras, merah, beras hitam, beras putih adalah komoditi yang mereka pasarkan bersama.
Tidak hanya itu, agar hasil pertanian terjamin, komunitas mensertifikasi lahan dan produk pertanian ke Lembaga Sertifikasi Organik, lembaga sertifikasi milik pemerintah Daerah Sumatera Barat.
"Telah ada dua kelompok tani yang lahannya tersertifikasi dengan luas lahan lebih kurang 3 ha,"tambahnya.

Gerakan Kemandirian Petani

Tidak dapat dipungkiri kalau yang dilakukan Komunitas Pertanian Alami merupakan kemandirian dan mensejahterakan petani. Dengan mendorong pertanian alami dan membentuk sebuah kelembagaan, gerakan itu bisa terarah dan terkordinasi dalam rangka mencapai cita-cita petani. Tentu keberadaannya dioptimalkan, baik melalui penguatan kelembagaan itu sendiri maupun dengan membangun sinergisitas antar berbagai kelompok yang sepaham dengan cita-cita pensejahterakan petani.

Apalagi ketika ada kebijakan yang memberi peluang terhadap pengoptimalan keberadaan wadah itu seperti adanya Dana Desa sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Desa. Keberadaan Komunitas Pertanian Alami strategis untuk mendorong pemanfaatan Dana Desa yang berdaya guna dan bernilai guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani.

Bagaimanapun juga petani adalah mayoritas masyarakat desa. Sejahtera dan kemandirian petani akan mempercepat tercapainya ketahanan dan kemandirian desa.

Nagari Maninjau Gelar Musna RKP Masyarakat Antusias Usulkan Kegiatan Pembangunan.

Untuk menyiapkan kegiatan pembangunan Nagari tahun 2018, Pemerintahan Nagari Maninjau, Kec.Tanjung Raya, Kabupaten Agam melaksanakan Musyawarah Nagari (Musna) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Rabu, 12 Juli 2017, di gedung Pengadilan Agama lama, Nagari Maninjau.

Musna RKP yang dilaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari itu diikuti secara antusias oleh segenap masyarakat nagari.Terbukti perwakilan kelompok masyarakat yang hadir, baik yang berasal dari unsur kelembagaan Nagari maupun kelompok masyarakat antusias mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan mendorong perekonomian masyarakat nagari.

Diantara kegiatan yang diusulkan itu adalah pembangunan jalan usaha tani saluran irigasi dan jalan pemukiman yang memang amat dibutuhkan warga nagari dalam mendukung kegiatan ekonominya.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar kegiatan pemberdayaan yang bisa meningkatkan keterampilan masyarakat juga dimasukan dalam rancangan  RKP yang akan disusun nantinya oleh tim penyusun RKP Nagari Maninjau nantinya.

Dalam pembukaan Musna RKP tersebut, Wali Nagari Maninjau Alfian memang menyebutkan peran aktif masyarakat sangat dalam mengusulkan kegiatan yang dibutuhkan sangat menentukan keberhasilan Pemerintahan Nagari dalam menyusun kegiatan pembangunan Nagari Maninjau tahun anggaran 2018.

""Kita berharap agar bapak ibu yang hadir betul betul mengusulkan kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tentu mengacu pada RPJM Nagari yang telah kita susun", ucapnya.

Pelaksanaan Musna RKP Nagari Maninjau tersebut didampingi oleh tim Pendampingan program P3MD Agam, baik datri Tenaga Ahli P3MD Agam yang bertindak sebagai Narasumber, maupun tenaga Pendamping Lokal Desa Nagari Maninjau.

Teropong Nagari, Kreatifitas Kecamatan Tanjung Raya Dalam Pengawalan Dana Desa

Oleh : Yosnofrizal
TA PMD Kabupaten Agam.

Untuk meningkatkan pengawalan dana desa atau Nagari di Sumatera Barat,  Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya membuat satu terobosan kegiatan agar pelaksanaan dana Nagari lebih optimal terpantau pelaksanaannya.

Terobosan kegiatan itu bertajuk "Teropong Nagari,  Mancibuak APB Nagari 2017". Dalam kegiatan ini, Pemerintah Nagari setiap bulannya harus melaporkan perkembangan pelaksanaan APB  ke pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya.

"Dengan adanya laporan perkembangan pelaksanaan APB Nagari, kita bisa memantau sejauh mana kegiatan pembangunan nagari terlaksana. Jika ada masalah dalam pelaksanaannya dapat segera terpantau dan dicari solusinya", ucap Sekretaris Kecamatan Tanjung Raya, Kab.Agam, Ridwan usai penandatanganan kesepakatan kegiatan Teropong Nagari yang diikuti seluruh Pemerintah Nagari dilingkup KecamatanTanjung Raya, Senin, 10 Juli 2017.

Melibatkan Pendamping Lokal Desa.

Dikatakan Ridwan, dalam pelaksanaan kegiatan Teropong Nagari, Pemerintah Kecamatan  Tanjung Raya melibatkan Pendamping Lokal Desa (PLD). PLD bertugas membantu Pemerintah Nagari dalam mengimput data-data kegiatan pembangunan yang terkaksana. Termasuk juga, katanya, dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Nagari.

"Kalau ada permasalahan yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam melaksanaan pembangunnannya, Pemerintah Nagari bersama PLD akan turun mencari solusi dari permasalahan tersebut. Penglibatan PLD ini sekaligus untuk mengoptimalkan keberadaan PLD dalam mendampingi Nagari", tutur Ridwan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari (DPMN) Agam, Rahmad Lasmono, AP, S.Sos, M.AP  memuji kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya tersebut dalam mengoptimalkan pengawalan pelaksanaan dana desa.

Kecamatan  Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang terletak di seputaran Danau Maninjau terdiri dari 9 Nagari yaitu Nagari Bayua, Maninjau, Paninjauan, Koto Gadang Anam Koto, Koto Kaciak, Koto Malintang, Duo Koto, Tanjuang Sani dan Sungai Batang.

Saat ini, seluruh Nagari dilingkup Kecamatan Tanjung Raya tersebut telah memulai pelaksanaan kegiatan yang ada didalam APB Nagari karena danaya sudah tersedia di rekening Nagari. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APB Nagari itulah Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya membuat kegiatan Teropong Nagari, Mancibuak APB Nagari tahun 2017.

.

Mengusulkan Pengembangan Pertanian Alami Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Oleh  : Yosnofrizal, STP
Tenaga Ahli PMD, Kabupaten Agam

Berdiskusi dengan Ketua Komunitas Pertanian Alami Kabupaten Agam, Sonny Endrie  baru baru ini memberikan perspektif baru terhadap kegiatan yang mungkin di prioritaskan Pemerintahan Desa, khususnya kegiatan dibidang pemberdayaan sehingga mampu mensejahterahkan petani sebagai masyarakat yang mayoritas hidup di desa.
Kegiatan itu bernama pengembangan pertanian alami atau yang lebih kerennya juga bisa disebut dengan pertanian organik. Mengapa demikian, dari pengalamannya mengembangkan pertanian alami  dalam lima tahun terakhir, memberi banyak bukti  pada dirinya kalau pertanian alami  betul betul memberi banyak keuntungan bagi petani.

Keuntungan itu adalah melatih petani mampu memanfaatkan potensi sumber daya  yang ada, baik sumberdaya yang dimiliki petani dalam artian peningkatan kemamempuan petani dalam berbudidaya maupun sumber daya yang berasal dari lingkungan petani.

Betapa tidak, prasyarat utama mengembangkan pertanian alami adalah mengoptimalkan keberadaan jasad renik atau mikro organisme dalam pengolahan lahan. Sebagaimana diketahui, Jasad Renik atau mikro organisme berperan utama dalam penyediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Aktivitasnya dalam mengurai bahan organik atau mahkluh hidup yang telah mati akan membuat kebutuhan unsur hara untuk tanaman tersedia di lahan pertanian.

Dalam konteks ini juga, katanya, kemampuan petani menyediakan bahan organik, baik yang berasal dari pupuk kandang atau hijauan lain amat diperlukan. Seorang petani alami mau mau tidak mau juga peternak. Hanya dengan cara demikian, ketersediaan kotoran hewan sebagai bahan utama pupuk kandang dapat dengan mudah tersedia. Tak heran pula kalau pertanian alami  juga dikembangkan sebagai sistim pertanian terpadu atau mix farming. Seorang petani alami harus lah bisa mengolah hijauan seperti tanaman thitonia sebagai penyedia unsur hara tanaman.

Tidak hanya dalam mengoptimalkan keberadaan jasad renik dalam penyediaan unsur hara, seorang petani pun harus bisa memanfaat sumberdaya lingkungan dalam mengendalikan hama atau organisme penganggu tanaman. Tidak bisa tidak petani harus mampu membedakan mana predator, mana yang hama sebab predatorlah, salah satu mahluk hidup yang berperan dalam mengendalikan hama. Seorang petani alami juga harus memiliki kemampuan membuat berbagai ramuan nabati.

Pada akhirnya pengunaan berbagai sumber daya  ini akan membuat biaya produksi usaha pertanian jauh lebih rendah dibanding sistim pertanian konvensional atau pertanian sebab dengan membuat sendiri berbagai sarana yang diperlukan, tentu jauh lebih murah ketimbang membeli bahan bahan tersebut. Ini satu lagi dari keuntungan yang dapat dirasakan petani kalau mengembangkan pertanian alami atau pertanian organik menurut Sonny Endrie.

Keuntungan lain yang dirasakan jika petani mengembangkan pertanian alami adalah menjaga kelestarian lingkungan. Penggunaan bahan bahan kimia buatan seperti penggunaan pupuk kimia atau pestisida ditenggarai menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak kualitas lingkungan dan kesehatan manusia tapi juga berdampak terhadap penurunan produksi hasil pertanian itu sendiri. Tapi itu tidak akan terjadi kalau petani mengembangkan pertanian alami karena pemanfaatan sumber daya lingkungan tidak akan berdampak terhadap lingkungan.

Tidak kalah penting keuntungan yang dirasakan petani jika mengembangkan pertanian alami adalah dari sisi harga hasil pertanian. Pengalaman Sonny mendapatkan kalau harga hasil pertanian alami lebih mahal dibanding harga hasil pertanian konvensional. Kondisi ini semakin didukung dengan trend konsumsi konsumen yang semakin ingin mengkonsumsi hasil pertanian yang lebih sehat. Satu bukti adalah tidak terpenuhi kebutuhan beras merah yang dihasilkannya.

Meningkatkan Kecerdasan Petani.

Pengembangan pertanian alami akan meningkatkan kecerdasan petani. Sebab, tidak mungkin seorang petani bisa menerapkan pertanian alami  kalau seorang petani tidak punya keterampilan menerapkan berbagai teknologi yang diperlukan dalam pertanian dalam pertanian yang ramah lingkungan ini. Misalnya saja dalam membuat pupuk organik, ramuan nabati, atau bagaimaa hubungan antara berbagai komponen yang ada didalam agro ekosistim pertanian.

Disini letak pentingnya pendekatan pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Model kegiatan pemberdayaan yang dilakukan selama ini seperti Sekolah Lapang yang mengedepankan petani sebagai subjek pelatihan terbukti cukup mumpuni untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta daya kritis petani dalam mengelola usaha pertaniannya.

Dan peluang untuk membuat kegiatan pemberdayaan seperti Sekolah Lapang sangat terbuka diusulkan menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemerintah Desa. Tinggal lagi, bagaimana seluruh pihak yang menginginkan agar dana desa yang telah tersedia, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Kecamatan serta Pendamping meyakinkan Pemerintah Desa agar mau menganggarkan dalam APB desa.

Sesuai Arahan Kemendes.

Bila kita cermati  Permendes No 22 Tahun 2016  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017  sesungguhnya mendorong pengembangan pertanian alami sangat dimungkinkan. Dalam pasal 3 yang menekan prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa, maka pengembangan pertanian alami masuk menjadi bagian prinsip yang disebutkan dalam pasal tersebut seperti prinsip kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat lokal, kegiatan yang mendayagunakan sumberdaya lokal serta mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

Bukankah semua prinsip-prinsip termaktup dalam prioritas penggunaan dana desa itu juga menjadi prinsip-prinsip yang dianut dalam pengembangan pertanian alami. Tidak ada yang membantah kalau pengembangan pertanian alami juga menekan pada penggunaan sumber daya lokal dan menempatkan petani sebagai subjek dari kegiatan usaha tani sehingga petani mau tidak mau harus mendayagunakan tenaga, pikiran dan keterampilannya dalam berusaha tani.

Dalam beberapa kesempatan Menteri Desa—PDTT, Eko Putro Sanjoyo juga telah mengarahkan agar Pemerintah Desa mau mengembangkan pertanian alami atau dalam bahasa Menteri pertanian organik.  Sebut saja dalam tweetnya ketika memanen padi organik di kelompok tani Wangundari, Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam tweetnya tanggal 28 Juni 2017, dia memuji keberhasilan kelompok tani Cisayong dalam mengembangkan pertanian organik.  Secara tidak langsung. Pernyataan Kepala Balitbang Kemendes ketika mewakili Menteri dalam pengarahan Rakerna I meminta agar desa desa di Indonesia mengembangkan pertanian  organik.

Bulan Juni hingga September nanti adalah masa-masa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah bagi Pemerintahan Desa. Tentu ada harapan besar agar  pengembangan pertanian alami atau pertanian organik menjadi salah satu kegiatan  masuk dalam RKP Desa. Dan lebih baik lagi, untuk mendorongnya juga didukung Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018**